TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara terus memperkuat konektivitas antar wilayah sebagai langkah strategis mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Selama ini, keterbatasan akses transportasi menjadi kendala utama dalam distribusi logistik dan pengembangan potensi ekonomi di wilayah pedalaman. Berdasarkan data Bappeda dan Litbang Kaltara, pembangunan jalan menuju Krayan kini tengah berlangsung dengan total panjang jalur sekitar 80 kilometer dan progres fisik mencapai 20–30 persen.
Proyek strategis tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2025, sehingga akses darat menuju wilayah perbatasan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca. “Peningkatan konektivitas bukan hanya membangun jalan, tapi membangun fondasi bagi kemandirian ekonomi masyarakat,” kata Bertius.
Sebagai bagian dari strategi pemerataan logistik, Pemprov Kaltara juga memperkuat program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) yang memungkinkan distribusi bahan pokok ke daerah terpencil dengan harga lebih terjangkau. Di Malinau, misalnya, pemerintah mengalokasikan Rp72,2 miliar untuk mendukung transportasi udara, darat, dan sungai di rute 3T sepanjang tahun 2025.
“Program SOA sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga di wilayah pedalaman, agar masyarakat 3T tidak terbebani biaya logistik yang tinggi,” ungkapnya.
Selain jalan darat, Pemprov Kaltara bersama pusat juga tengah menggarap pembangunan jembatan penghubung Malinau–Krayan senilai Rp 150 miliar. Infrastruktur tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Keuangan dan diharapkan menjadi jalur utama distribusi logistik ke wilayah perbatasan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari Malaysia.
Tak hanya itu, proyek Jalan Lingkar Krayan yang menghubungkan lima kecamatan di pedalaman juga terus dikebut. Pembangunan ini diharapkan menciptakan jaringan transportasi internal yang solid di kawasan pegunungan Krayan. Namun, sejumlah ruas jalan masih menghadapi kendala teknis di area jembatan dan kontur topografi ekstrem.
“Kami sadar, tantangan medan di wilayah perbatasan cukup berat. Tapi dengan kerja sama lintas instansi dan dukungan pemerintah kabupaten/kota, semua proyek ini akan terus kita kawal hingga selesai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan konektivitas di Kaltara tidak hanya berfokus pada akses fisik, tetapi juga mencakup penyediaan energi dan komunikasi yang andal. Hal itu diharapkan memperkuat potensi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata di wilayah perbatasan agar dapat tumbuh lebih cepat dan merata.
“Dengan akses transportasi, energi, dan komunikasi yang lebih baik, potensi ekonomi masyarakat perbatasan akan bergerak. Ini bukan hanya soal membuka jalan, tapi membuka peluang masa depan,” ujarnya.
Bertius memastikan, Pemprov Kaltara terus mendorong sinergi lintas wilayah dan lintas kabupaten/kota agar kebijakan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. “Kaltara harus tumbuh dari pinggiran. Karena pembangunan sejati adalah ketika warga di perbatasan juga bisa merasakan hasilnya,” pungkasnya. (adv)
