KALTARA

Atasi Keterisolasian, Pemprov Kaltara Perkuat Akses Infrastruktur di Pedalaman

MALINAU – Keterbatasan infrastruktur jalan dan jaringan komunikasi mejadi penghambat aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun terus mendorong upaya membuka keterisolasian wilayah guna memperlancar mobilitas, konektivitas dan memperluas akses pelayanan bagi masyarakat.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat melakukan kunjungan kerja sekaligus Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Rabu (18/11) mengungkapkan, Pemprov Kaltara terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan.

“Upaya ini harus dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, terutama untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan jalan,” ucap Ingkong Ala saat berdialog bersama camat, kepala desa, tokoh masyarakat.

Dijelaskan, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional. Dimana, sebelumnya sekitar Rp3,7 triliun, kini menjadi sekitar Rp2,4 triliun. Meski demikian, Pemprov Kaltara tetap berupaya mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dapat terus diperjuangkan.

Diceritakan, Gubernur Kaltara bersama jajaran sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong dukungan pembangunan jalan di wilayah pedalaman.

Dan salah satu akses yang diperjuangkan adalah jalur darat dari Malinau menuju Long Pada hingga Long Pujungan. Termasuk jalur yang menghubungkan wilayah perbatasan Kalimantan Timur.

Untuk itu, Pemprov Kaltara berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan jalan dan penguatan jaringan komunikasi dapat mempercepat pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan konektivitas masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

“Pembangunan akses jalan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan pokok. Selain jalan, jaringan telekomunikasi juga menjadi perhatian. Pemprov Kaltara telah menyampaikan usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital agar sejumlah menara Base Transceiver Station (BTS) yang telah dibangun di wilayah pedalaman, termasuk Long Pujungan, Alango, dan Long Nawang, dapat diaktifkan kembali dengan layanan jaringan 4G,” tutupnya. (adv)

Back to top button