KALTARA

Bahas UMP 2027, Data Ekonomi Jadi Acuan, Sekprov Tekankan Tiga Poin Penting

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11).

Rapat dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, mewakili Gubernur. Pembahasan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan tenaga ahli.

Denny menegaskan, penetapan upah minimum harus memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan pengusaha agar keberlangsungan usaha dan iklim investasi tetap terjaga.

Menurutnya, penghitungan UMP dan UMSP 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan indikator ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau Alfa.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Untuk itu, ia menyampaikan tiga hal penting kepada Dewan Pengupahan Provinsi. Pertama, memastikan seluruh proses penetapan UMP dan UMSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung data yang akurat.

Kedua, mengutamakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Ketiga, memastikan hasil pembahasan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kaltara.

“Kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, saya berharap dapat menjalankan tugas secara profesional, objektif serta mengutamakan kepentingan bersama demi terwujudnya Provinsi Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)

Back to top button