TANJUNG SELOR – Bappeda dan Litbang Kaltara terus mengawal pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2025, realisasi fisik DAK di Kaltara telah mencapai sekitar 80 persen, dengan progres pencairan yang masih terus berjalan di berbagai perangkat daerah penerima.
Plt Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan Bappeda dan Litbang Kaltara, Sriwati menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari koordinasi dan pemantauan rutin yang dilakukan bersama instansi terkait.
“Secara fisik, pelaksanaan DAK triwulan ketiga ini sudah cukup tinggi. Hanya sebagian kegiatan yang masih dalam proses pencairan karena memang dijadwalkan pada triwulan keempat,” Sriwati.
Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat waktu. Tahun ini, terdapat empat perangkat daerah utama penerima DAK, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta RSUD Dr. Jusuf SK Tarakan.
“Koordinasi kami lakukan langsung dengan perangkat daerah penerima agar pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal dan sasaran,” jelasnya.
Sriwati menambahkan, sebagian besar kegiatan DAK di empat sektor tersebut telah berjalan sesuai rencana, baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun administrasi. Proses penyusunan pertanggungjawaban (SPJ) juga ditargetkan rampung pada akhir November 2025.
“Informasi dari perangkat daerah menyebutkan, Insya Allah realisasi DAK akan mencapai 100 persen pada akhir tahun,” katanya.
Meski progresnya positif, Bappeda dan Litbang Kaltara tetap mencatat sejumlah tantangan teknis di lapangan. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog yang kini menjadi mekanisme wajib dalam belanja pemerintah.
“Keterlambatan umumnya terjadi karena keterbatasan pilihan penyedia dan produk di e-Katalog nasional, khususnya untuk alat kesehatan dan obat-obatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, beberapa barang yang dibutuhkan terkadang belum tersedia di e-Katalog, sehingga perangkat daerah harus menunggu penyedia menayangkan produk tersebut.
“Kalau stoknya terbatas, otomatis terjadi antrean secara nasional. Tetapi kami terus berkoordinasi agar tidak menghambat pencapaian target,” jelasnya.
Selain aspek keuangan dan fisik, Bappeda dan Litbang Kaltara juga menekankan pentingnya mengukur dampak program terhadap masyarakat. Ia mencontohkan program nonfisik yang dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berupa sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaksanakan di Tarakan dan Nunukan.
“Kegiatan ini sangat penting karena menyentuh langsung masyarakat. Ke depan, kami sarankan agar sosialisasi semacam ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota sejak awal tahun,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan, lanjut Sriwati, penyaluran obat-obatan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke kabupaten/kota juga terus dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan hingga tingkat puskesmas. Sebagai lembaga perencana dan pengendali pembangunan daerah, Bappeda dan Litbang Kaltara menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap program DAK tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DAK adalah instrumen strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Kami ingin memastikan pemanfaatannya benar-benar optimal agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (adm)
