TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si, Wakil Bupati, Kilat, A.Md, Ketua DPRD, H Riyanto, S.Sos, Sekretaris Daerah, H Risdianto, S.Pi, M.Si bersama jajaran Pemkab di Ruang Rapat Bupati mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (8/9/2025).
Rakor berisi optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah hingga pengumuman pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam rakor, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ( Menko PM), Muhaimin Iskandar mengingatkan, target kemiskinan ekstrem harus diatasi hingga 0 persen pada akhir 2026. Lalu target kemiskinan relatif ditetapkan pada kisaran 4,5 persen –5 persen pada 2029.
Diungkapkan, pada medio Maret 2025 angka kemiskinan turun sebesar 0,56 persen, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 23,85 juta orang. Sementara kemiskinan ekstrem turun dari 3,1 juta orang menjadi 2,38 juta orang.
Namun tingkat penurunan kemiskinan masih di bawah angka ideal. Untuk mencapai target 5 persen di tahun 2029, penurunan minimal harus 1 persen per tahun.
Ditegaskan, kemiskinan erat kaitannya dengan inflasi (kenaikan harga-harga barang pokok). Puncaknya pada 2023, garis kemiskinan tumbuh 8,9 persen seiring inflasi 4,97 persen. Provinsi dengan inflasi tinggi, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Selatan, dan Papua, juga menunjukkan kenaikan garis kemiskinan. Karena itu, pengendalian harga-harga pokok harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Pengendalian harga-harga pokok pada kebutuhan masyarakat menjadi salah satu prioritas yang ditekankan dalam rakor ini,” ungkap Bupati Bulungan, Syarwani.
Dipaparkan, sejak pemerintahan Presiden Prabowo, paradigma penanggulangan kemiskinan bergeser. Bantuan sosial memang penting, tetapi sifatnya hanya sementara. Kunci sesungguhnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat.
Terdapat 3 strategi utama pemberdayaan masyarakat yaitu pengurangan beban pengeluaran dasar melalui jaminan sosial dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Lalu peningkatan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses pekerjaan, peningkatan kapasitas, dan penciptaan peluang usaha. Serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan berbasis kawasan.
Selain itu, strategi ini juga perlu diarahkan pada kelompok rentan miskin dan kelas menengah agar tidak jatuh miskin akibat guncangan ekonomi. Diungkapkan, setiap tahun pemerintah telah menyalurkan minimal Rp500 triliun untuk program perlindungan dan bantuan sosial. Jumlah besar ini akan efektif hanya jika didukung dengan data yang akurat, penyaluran tepat sasaran, dan manajemen program yang baik. (bin)
