
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara, Kamis (19/11).
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., mengatakan pengaduan masyarakat bukan sekadar keluhan, tetapi menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, pengelolaan SP4N-LAPOR! harus didukung kelembagaan yang jelas, sumber daya manusia memadai, serta koordinasi efektif antarperangkat daerah.
“Perlu kejelasan pembagian peran antara admin pengelola dan pejabat penghubung, mekanisme koordinasi, serta tindak lanjut pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan,” ujarnya saat membuka rakor.
Sapi’i berharap seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menangani pengaduan secara responsif, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.
Melalui rakor tersebut, sinergi antarpemerintah daerah diharapkan semakin kuat sehingga aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dan menjadi dasar peningkatan pelayanan publik di Kaltara.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala DKISP Kaltara Dr. H. Iskandar Alwi, S.IP., M.Si., Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Kaltara Dita Mellyanika, serta Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI Mey Rany Wahida Utami. (adv)




