TANJUNG SELOR – Persoalan stunting di wilayah perbatasan Kaltara menjadi perhatian serius DPRD Kaltara. Legislator menilai penanganan stunting tidak cukup bersifat umum, melainkan harus dilakukan dengan program yang tepat sasaran sesuai kondisi geografis dan sosial masyarakat perbatasan.
Anggota DPRD Kaltara, Rahman menegaskan bahwa kasus stunting di daerah perbatasan memiliki karakteristik berbeda dibanding wilayah perkotaan. “Stunting di perbatasan harus ditangani dengan program yang benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat,” ujar Rahman.
Menurutnya, keterbatasan akses layanan kesehatan, gizi dan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan utama di perbatasan. “Kalau pendekatannya disamakan dengan daerah kota, hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.
Rahman menekankan pentingnya intervensi terpadu lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan keluarga. “Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan, tetapi harus melibatkan seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah memastikan program bantuan gizi, pendampingan ibu hamil serta edukasi pola asuh berjalan secara konsisten. “Data harus valid agar bantuan benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan,” ujarnya.
DPRD Kaltara, lanjut Rahmam, akan terus mengawal kebijakan dan penganggaran agar program percepatan penurunan stunting di wilayah perbatasan mendapatkan perhatian khusus.
“Ini menyangkut kualitas generasi masa depan Kaltara,” pungkasnya. (adv)
