TANJUNG SELOR – Ancaman hoaks di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius DPRD Kaltara. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Herman.
Herman menegaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Kaltara menjadi tahapan krusial untuk menentukan kualitas pengawasan penyiaran ke depan.
“Wilayah perbatasan sangat rentan terhadap hoaks dan informasi yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.
Karena itu, KPID harus diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten dan berintegritas. Menurutnya, arus informasi yang begitu cepat, terutama melalui media digital dan siaran lintas wilayah, menuntut KPID memiliki komisioner yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial masyarakat perbatasan.
“KPID bukan sekadar lembaga administratif. Mereka berperan penting menjaga ruang informasi yang sehat, mendidik dan tidak memecah belah masyarakat,” tegasnya.
Herman menjelaskan, melalui fit and proper test, DPRD Kaltara akan menggali secara mendalam kapasitas para calon, mulai dari pemahaman regulasi penyiaran, rekam jejak, hingga komitmen menjaga etika dan kepentingan publik.
“Uji kelayakan ini menjadi filter terakhir. Kita ingin memastikan komisioner terpilih mampu menghadapi tantangan nyata, termasuk maraknya hoaks di daerah perbatasan,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan KPID yang kuat sangat menentukan kualitas demokrasi dan stabilitas sosial di Kaltara, khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Jika informasi dibiarkan liar, dampaknya bisa serius. Mulai dari keresahan sosial hingga gangguan keamanan. Di sinilah pentingnya peran KPID,” ucap Herman.
DPRD Kaltara, lanjutnya, berkomitmen menjaga proses seleksi berjalan objektif, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. “Harapan kami, KPID Kaltara ke depan benar-benar menjadi garda terdepan melawan hoaks dan menjaga ruang siaran yang sehat di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (ADV)
