TANJUNG SELOR — Anggota DPRD Kaltara, Rahman menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi pekerja rentan di daerah ini harus diperkuat.
Meburutnya, saat ini masih banyak pekerja sektor informal yang belum tersentuh program jaminan sosial ketenagakerjaan maupun bantuan perlindungan lainnya.
“Fakta di lapangan menunjukkan ribuan pekerja rentan belum mendapatkan perlindungan memadai. Ini tidak boleh dibiarkan, karena mereka adalah kelompok yang paling cepat terdampak ketika terjadi krisis,” ujar Rahman.
Ia menjelaskan, pekerja rentan seperti buruh harian lepas, nelayan kecil, pedagang kaki lima, hingga pekerja rumahan merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Namun, status pekerjaan yang tidak tetap membuat mereka sulit mengakses program jaminan sosial.
“Mereka bekerja setiap hari, tetapi tidak punya kepastian jika terjadi kecelakaan kerja, sakit, atau kehilangan penghasilan. Pemerintah harus hadir untuk memastikan mereka terlindungi,” tegasnya.
Rahman mendorong Pemprov Kaltara memperluas intervensi, termasuk melalui kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, skema subsidi iuran, serta pendataan pekerja informal secara lebih terintegrasi.
“Kita perlu mekanisme yang jelas. Jangan tunggu mereka jatuh miskin dulu baru dibantu. Perlindungan sosial harus menjadi langkah pencegahan, bukan reaksi setelah masalah muncul,” katanya.
Politikus muda itu juga meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi agar cakupan perlindungan sosial meningkat secara merata. “Setiap pemerintah daerah wajib memastikan tidak ada lagi pekerja rentan yang tercecer dari program jaminan sosial. Ini amanat undang-undang dan komitmen kita bersama,” ucapnya.
Rahman menegaskan DPRD Kaltara siap melakukan pengawasan dan mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada kelompok rentan tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa pekerja rentan merasa aman dan terlindungi. Kesejahteraan mereka adalah fondasi ekonomi daerah,” tutupnya. (adv)
