TANJUNG SELOR–Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka mengingatkan Pemprov Kaltara agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tidak mengalami keterlambatan.
Ia menegaskan pentingnya memulai seluruh proses kegiatan sejak awal tahun anggaran untuk menghindari program yang tidak terselesaikan. “Pelaksanaan APBD 2026 tidak boleh molor. Pemerintah harus memastikan seluruh kegiatan bisa dimulai sejak awal tahun agar tidak ada program yang tertunda atau bahkan gagal diselesaikan,” tegas Hamka.
Ia menyebut keterlambatan pelaksanaan APBD kerap membuat sejumlah kegiatan dikerjakan terburu-buru, sehingga berdampak pada kualitas layanan maupun pembangunan. Karena itu, ia mendorong Pemprov Kaltara untuk menyiapkan perencanaan yang lebih matang.
“Pemerintah provinsi harus menyiapkan pelaksanaan APBD secara lebih terencana agar waktu pelaksanaan tidak tersita hanya untuk proses administrasi,” ujarnya.
Hamka menilai bahwa percepatan tersebut akan memberikan ruang lebih luas bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjalankan program secara optimal dan sesuai target.
“Jika pekerjaan mulai sejak awal tahun, OPD punya rentang waktu yang lebih panjang. Ini membuat program berjalan lebih tertib dan tidak terburu-buru,” katanya.
Ia menegaskan DPRD Kaltara siap mengawal seluruh proses penganggaran, termasuk percepatan pelaksanaan program pemerintah pada 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.
“Kami selalu mendorong pemerintah meningkatkan disiplin perencanaan dan eksekusi anggaran. Tujuannya agar pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya. (adv)
