TANJUNG SELOR–Pemerataan pendidikan di wilayah perbatasan menjadi sorotan DPRD Kaltara. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Tamara Moriska.
Politisi Partai Hanura itu menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh anak, termasuk di wilayah terpencil, memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan. “Jangan sampai terjadi ketimpangan antar wilayah perbatasan dan perkotaan. Pemerintah wajib memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk pendidikan yang layak,” tegas Tamara.
Ia menyebut bahwa sejumlah fasilitas pendidikan di daerah perbatasan masih tertinggal, mulai dari kekurangan tenaga pengajar hingga keterbatasan sarana-prasarana sekolah. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah.
“Banyak sekolah di perbatasan masih kekurangan guru, bahkan ada yang belum memiliki fasilitas memadai. Ini harus segera menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Tamara juga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperkuat intervensi anggaran serta mempercepat distribusi tenaga pendidik ke daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Kita tidak boleh membiarkan anak-anak di perbatasan tertinggal hanya karena akses dan fasilitas yang minim. Negara harus hadir dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang setara,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Kaltara siap mengawal kebijakan serta program prioritas yang berkaitan dengan pembangunan sektor pendidikan di wilayah perbatasan.
“Kami di DPRD berkomitmen mendukung pemerataan pendidikan. Ini bagian dari upaya membangun SDM Kaltara yang berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya. (adv)
