TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah harus direncanakan secara matang dan berbasis pada analisis manfaat biaya agar memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya perencanaan berbasis analisis manfaat biaya dan penguatan pemeliharaan agar pembangunan berkelanjutan. Dijelaskan, pembangunan fisik yang tidak diiringi perhitungan manfaat dan biaya yang jelas berisiko tidak optimal serta membebani anggaran di tahun-tahun berikutnya. Menurutnya, pemeliharaan sarana yang sudah dibangun juga kerap terabaikan.
“Pembangunan tidak boleh hanya fokus pada proyek baru, tetapi juga harus memperhatikan pemeliharaan agar infrastruktur yang ada tetap berfungsi secara maksimal,” ungkapnya.
Selain infrastruktur, Djufrie menyoroti pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kaltara, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menyebut kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh lokasi geografis.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diharapkan tetap menjaga pemerataan sarana prasarana pendidikan, terutama di wilayah 3T,” ungkapnya.
Menurutnya, akses pendidikan di daerah perbatasan dan pedalaman masih membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidik. Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia hanya dapat dicapai apabila fasilitas pendidikan tersedia secara adil.
“Anak-anak di perbatasan berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama seperti anak-anak di perkotaan. Pemerataan ini wajib menjadi prioritas,” pungkasnya.(adv)
