TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan inklusif.
Anggota DPRD Kaltara, Vamelia menegaskan, pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. “Fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan, bukan hanya ruang belajar dan tenaga pendidik, tetapi juga sarana pendukung bagi anak berkebutuhan khusus,” ujar Vamelia.
Menurutnya, keberadaan sekolah luar biasa (SLB) atau layanan pendidikan inklusif sangat penting agar seluruh anak memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan. “Anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah perbatasan jangan sampai terpinggirkan hanya karena keterbatasan fasilitas,” katanya.
Vamelia menilai, hingga saat ini masih terdapat daerah perbatasan yang belum memiliki sarana pendidikan memadai, sehingga peserta didik harus menempuh jarak jauh atau bahkan terpaksa tidak melanjutkan sekolah. “Kondisi ini harus segera dibenahi agar tidak terjadi kesenjangan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah provinsi agar melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh di wilayah perbatasan. “Perencanaan harus berbasis data, sehingga pembangunan sarana pendidikan, termasuk SLB, tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
DPRD Kaltara, lanjut Vamelia, akan terus mengawal kebijakan dan penganggaran pendidikan agar benar-benar menyentuh wilayah terluar. “Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi daerah, sehingga tidak boleh ada wilayah yang tertinggal,” pungkasnya. (adv)
