TANJUNG SELOR — Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, DPRD Kaltara mendorong Pemprov Kaltara memperkuat langkah pengendalian inflasi dan stabilitas pangan di seluruh wilayah. Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kaltara,Achmad Djufrie
Djufri menilai potensi kenaikan harga selalu ada. Karena itu, pemerintah harus memperketat monitoring pasokan dan harga di pasar. Ia meminta agar operasi pasar digelar lebih masif terutama untuk komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, cabai dan telur. “Operasi pasar sangat penting sebagai instrumen stabilisasi. Ini harus dilakukan di semua titik, terutama wilayah dengan potensi gejolak harga,” kata Djufrie.
Selain itu, dewan mendorong penguatan produksi pangan lokal sebagai langkah jangka menengah untuk menekan ketergantungan pasokan luar daerah. “Dukungan kepada petani lokal harus diperbesar. Jika produksi daerah kuat, stabilitas harga juga lebih mudah dijaga,” ungkapnya.
DPRD menilai ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan stok, tetapi juga distribusi dan keterjangkauan harga. “Pengawasan distribusi harus diperketat. Jangan sampai terjadi permainan harga oleh oknum yang memanfaatkan momentum akhir tahun,” ujarnya.
Di sisi lain, koordinasi lintas instansi diminta terus ditingkatkan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Sinergi TPID, OPD terkait, Bulog, hingga aparat keamanan harus berjalan efektif agar persoalan pasokan dan distribusi bisa cepat teratasi,” imbuh DPRD.
DPRD mengingatkan pentingnya transparansi data pangan agar masyarakat mendapatkan informasi harga dan pasokan secara akurat. “Data yang jelas menjadi dasar pemerintah bertindak. Kita tidak boleh bekerja dengan asumsi, apalagi di saat kondisi pasar biasanya dinamis menjelang Nataru,” pungkasnya. (ADV)
