TANJUNG SELOR— Menjawab aspirasi masyarakat di Kaltara, DPRD Kaltara mendorong pusat mempercepat pembahasan pembentukan daerah otonom baru (DOB). Langkah ini dinilai penting untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan efisiensi pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir mengatakan kebutuhan DOB semakin mendesak seiring luasnya wilayah Kaltara dan tantangan pelayanan yang belum merata. “Masyarakat di perbatasan sudah lama menyuarakan keinginan agar pelayanan lebih dekat. DOB adalah salah satu jawaban yang bisa mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Nasir, aksesibilitas menjadi masalah klasik yang terus dihadapi masyarakat pedalaman dan perbatasan. “Banyak desa dan kecamatan yang masih sulit dijangkau. Dengan adanya DOB, rentang kendali pemerintahan akan lebih pendek dan pelayanan lebih efisien,” tegasnya.
Ia menambahkan, aspirasi tersebut bukan hanya sekadar harapan masyarakat, tetapi juga kebutuhan daerah dalam jangka panjang. “Kaltara ini luas dengan karakter wilayah yang beragam. Kalau tidak ada pemekaran, pembangunan akan terus timpang. DOB adalah strategi mempercepat kesejahteraan,” ujarnya.
DPRD Kaltara pun meminta pusat segera meninjau kembali kebijakan moratorium pemekaran. “Kami berharap pusat membuka ruang pembahasan yang lebih serius. Ini bukan kepentingan politik, tapi murni kebutuhan masyarakat di perbatasan dan pedalaman,” imbuhnya.
Nasir menegaskan bahwa dorongan DOB tidak lepas dari komitmen Kaltara memperkuat pengawasan perbatasan dan memaksimalkan potensi ekonomi daerah. “Wilayah perbatasan adalah wajah negara. Kalau pelayanan di sana lambat, dampaknya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi citra negara,” paparnya.
DPRD Kaltara memastikan akan terus mengawal aspirasi tersebut hingga mendapat perhatian pemerintah pusat. “Kami tidak akan berhenti menyuarakan kebutuhan ini. Masyarakat pedalaman dan perbatasan berhak mendapatkan pelayanan yang sama seperti daerah lainnya,” pungkasnya. (ADV)
