TANJUNG SELOR – Komitmen pemerataan layanan dasar di wilayah perbatasan kembali disuarakan DPRD Kaltara. Anggota DPRD Kaltara, Adi Nata Kusuma menekankan pentingnya pengoptimalisasian pembangunan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di setiap kecamatan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemenuhan pelayanan dasar secara merata di daerah terluar.
“Dapur MBG ini bukan hanya program bantuan makanan, tetapi bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas SDM, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan. Karena itu harus dibangun merata di setiap kecamatan perbatasan,” tegas Adi.
Ia menjelaskan bahwa saat ini beberapa kecamatan di wilayah perbatasan, masih belum memiliki fasilitas dapur MBG yang memadai. “Kita ingin memastikan anak-anak dan masyarakat di daerah perbatasan mendapatkan layanan yang sama dengan wilayah kota. Infrastruktur dasar harus benar-benar diratakan,” ujarnya.
Selain itu, Adi juga mendorong Pemprov Kaltara menerapkan mekanisme rotasi anggaran antar provinsi dan kabupaten untuk memastikan pembangunan di wilayah terpencil dan perbatasan tetap berjalan meski keterbatasan fiskal melanda.
“Dengan rotasi anggaran, prioritas pembangunan bisa digilir sesuai kebutuhan paling mendesak. Wilayah perbatasan harus menjadi yang utama karena situasinya paling rentan dan aksesnya paling sulit,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi anggaran provinsi dan kabupaten merupakan solusi realistis agar pembangunan tidak stagnan. “Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan berhentinya pembangunan. Jika provinsi dan kabupaten mampu berbagi beban anggaran secara terencana, maka pemerataan pembangunan bisa dipercepat,” pungkasnya. (adv)
