TANJUNG SELOR – Keterbatasan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 menjadi perhatian serius DPRD Kaltara.
Anggota DPRD Kaltara, Hj. Siti Laela meminta Pemprov Kaltara untuk memperluas koordinasi dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif di luar APBD, terutama melalui pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility).
“Dengan kondisi dana fiskal yang sangat terbatas pada 2026, Pemprov harus mampu mengoptimalkan setiap peluang pendanaan, termasuk dana CSR dari perusahaan yang beroperasi di Kaltara,” tegas Laela.
Ia menekankan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur. “Pemprov harus segera melakukan koordinasi lintas sektor, baik dengan perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD, agar program CSR mereka dapat diarahkan mendukung pembangunan infrastruktur prioritas,” ujarnya.
Siti Laela juga menyoroti pentingnya implementasi partisipasi interest sebesar 10 persen terhadap BUMN dan BUMD yang sudah berjalan sesuai ketentuan. “Partisipasi interest 10 persen ini harus benar-benar dioptimalkan dan dimaksimalkan manfaatnya. Jangan hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” katanya.
Menurutnya, potensi CSR dan partisipasi interest dapat menjadi penopang utama dalam mempercepat pembangunan ketika APBD berada dalam kondisi ketat. “Jika Pemprov mampu mengoordinasikan CSR secara terstruktur, maka pembiayaan pembangunan bisa jauh lebih efektif tanpa harus membebani APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan perencanaan yang baik diperlukan agar pemanfaatan CSR tidak tumpang tindih dengan program pemerintah. “CSR harus diarahkan pada sektor yang benar-benar membutuhkan, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya,” pungkasnya. (adv)
