TANJUNG SELOR – Peningkatan kemandirian fiskal kembali ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kaltara. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian.
Politisi Partai Golkar itu meminta Pemprov Kaltara mengambil langkah konkret untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai strategi yang terukur dan realistis. “Kami berharap Pemprov Kaltara mampu meningkatkan PAD minimal 10 sampai 15 persen dalam dua tahun ke depan,” tegas Aluh.
Ia menilai, pertumbuhan PAD yang lambat dapat menghambat fleksibilitas fiskal daerah dalam menjalankan program prioritas pembangunan. “Kalau PAD tidak bergerak, ruang fiskal kita akan semakin sempit. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dianggap paling strategis ialah percepatan digitalisasi seluruh layanan pajak dan retribusi daerah. “Digitalisasi penuh layanan pajak dan retribusi itu wajib. Dengan sistem digital, kebocoran bisa ditekan dan kepatuhan wajib pajak meningkat,” jelasnya.
Selain digitalisasi, DPRD juga meminta adanya langkah tegas dalam penertiban wajib pajak.
“Penertiban wajib pajak harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan ada yang lolos dari pendataan dan kewajiban,” tegasnya
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah pun tidak luput dari sorotannya. Ia menilai banyak aset yang belum menghasilkan pendapatan maksimal. “Kami mendorong Pemprov untuk mempercepat penataan dan optimalisasi aset daerah agar benar-benar produktif,” tambahnya.
Tidak hanya itu, ia menekankan perlunya evaluasi kinerja seluruh badan usaha milik daerah (BUMD).
“Semua BUMD harus menunjukkan kontribusi nyata terhadap PAD. Mereka tidak boleh hanya menjadi beban anggaran,” ungkapnya.
Menurutnya, penguatan PAD adalah langkah mendesak agar Kaltara tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. “Kemandirian fiskal harus kita kejar. Dengan PAD yang kuat, pembangunan akan jauh lebih stabil,” pungkasnya. (adv)
