TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie meminta Pemprov Kaltara menata ulang prioritas pembangunan menyusul kebijakan efisiensi besar-besaran dari pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah.
Djufrie menegaskan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov harus memastikan seluruh program yang berjalan benar-benar sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. “Kami mendorong agar program yang sudah masuk visi dan misi Pemprov Kaltara menjadi prioritas utama. Jangan sampai pemangkasan anggaran justru membuat arah pembangunan berubah,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa pemotongan dana transfer bukan alasan untuk menghentikan agenda pembangunan yang telah direncanakan. “Kondisi fiskal ini memang berat, tetapi program prioritas tetap harus jalan. Kita harus pastikan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat tidak dikorbankan,” katanya.
Menurutnya, koordinasi antara OPD menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program. “Pemprov harus memperkuat konsolidasi antardinas agar penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran. Tidak boleh ada kegiatan yang tidak mendukung visi-misi,” tegasnya.
Djufrie juga meminta Pemprov memperhatikan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, layanan dasar, dan infrastruktur wilayah terpencil. “Sektor-sektor ini jangan terkena imbas efisiensi. Justru harus dipastikan tetap mendapatkan porsi anggaran yang memadai,” ujarnya.
Ia berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pusat tidak menghambat pembangunan di Kaltara. “Dengan perencanaan matang dan fokus pada prioritas, saya yakin Pemprov Kaltara tetap bisa menjaga stabilitas pembangunan meski terjadi pemangkasan dana,” pungkasnya. (adv)
