TANJUNG SELOR – Problematik pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I di Tarakan kembali mencuat. Dalam rapat gabungan lintas komisi bersama Dinas Perhubungan (Dishub), UPTD Pelabuhan Tengkayu I, dan sejumlah OPD terkait, DPRD Kaltara mulai mempertimbangkan opsi pelibatan pihak ketiga untuk mengelola pelabuhan.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menyampaikan bahwa wacana ini muncul karena tidak terlihat adanya perbaikan signifikan dalam dua pekan terakhir. “Jika kondisinya stagnan seperti sekarang, kami akan merekomendasikan pengelolaan Pelabuhan Tengkayu I oleh pihak ketiga melalui skema kerja sama dengan Perumda atau swasta murni,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar mengejar peningkatan pendapatan daerah. “Tujuan utama adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kalau layanan bagus, otomatis pendapatan ikut naik,” katanya.
Menurut Muddain, skema kerja sama dengan pihak ketiga diyakini mampu menghadirkan manajemen yang lebih profesional. “Mulai dari kebersihan, pengelolaan parkir, penataan pedagang, hingga optimalisasi fasilitas pelabuhan bisa dikelola lebih efektif,” tegasnya. Pemerintah, kata dia, akan tetap menjadi pemilik aset dan pengawas, sementara operasional harian dijalankan pihak ketiga dengan target kinerja yang terukur.
Ia bahkan mencontohkan potensi kontribusi yang bisa diberikan. “Kalau ada pihak ketiga yang mampu menyetor Rp1 miliar per bulan sambil meningkatkan layanan, opsi itu patut dipertimbangkan,” ujarnya.
Selain tata kelola, DPRD juga menyoroti persoalan sumber daya manusia. Di Pelabuhan Tengkayu I terdapat sekitar 57 tenaga kerja, namun distribusi tugas dinilai tidak efektif. “Pembagian tugas harus jelas dan efisien. Ini bisa dibenahi tanpa menambah pegawai,” ujar Muddain.
Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan nyata, DPRD akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap pejabat struktural di Dishub maupun UPTD Pelabuhan Tengkayu I. “Termasuk kemungkinan pergantian pejabat jika memang diperlukan,” pungkasnya.
