TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara menegaskan bahwa strategi penanganan stunting di wilayah perbatasan tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia. Letak geografis yang luas, persebaran penduduk yang tidak merata, dan keterbatasan akses antar daerah membuat Kaltara menghadapi tantangan unik dalam menekan angka stunting.
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Sosbudpem) Bappeda Litbang Kaltara, Mufied Azwar mengatakan bahwa kebijakan nasional terkait percepatan penurunan stunting perlu mempertimbangkan kondisi kontekstual wilayah perbatasan seperti Kaltara.
“Pendekatan penanganan stunting di Kaltara tidak bisa disamakan dengan provinsi lain. Kondisi geografis yang menantang, jarak antardaerah yang jauh, dan keterbatasan infrastruktur membuat kebijakan nasional harus lebih fleksibel,” ujarnya.
Menurut Mufied, kebijakan nasional seharusnya tidak bersifat seragam untuk seluruh provinsi, sebab tiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda. Dalam pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini, pihaknya bahkan telah menyampaikan langsung kondisi riil di lapangan.
“Kami sudah menyampaikan kepada Kemendagri bahwa pendekatan penurunan stunting di daerah perbatasan perlu disesuaikan. Daerah seperti Kaltara punya keterbatasan akses yang memengaruhi pola intervensi di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mufied menjelaskan bahwa penyebab stunting di Kaltara tidak hanya disebabkan oleh asupan gizi yang kurang, tetapi juga oleh faktor lain seperti kualitas tempat tinggal, sanitasi lingkungan, dan rendahnya edukasi masyarakat.
“Masalah stunting di Kaltara ini multidimensi. Bukan semata soal gizi, tapi juga soal sanitasi, lingkungan, pendidikan, dan ekonomi keluarga,” terangnya.
Untuk itu, Pemprov Kaltara mendorong kolaborasi lintas sektor agar intervensi terhadap stunting bisa dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan terpadu tersebut dinilai penting agar setiap instansi, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, dapat berperan aktif dalam menangani akar masalah stunting.
“Kita dorong semua sektor terlibat. Jangan hanya dinas kesehatan yang bergerak. Dinas pendidikan, pekerjaan umum, hingga perumahan rakyat juga harus ikut mengintervensi dari sisi masing-masing,” katanya.
Bappeda Litbang Kaltara juga menekankan pentingnya penerapan metode perencanaan Bottom-Up, agar seluruh masukan dari daerah menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada masyarakat perbatasan.
“Harapannya, kebijakan nasional tidak hanya datang dari pusat ke daerah, tapi juga mendengar dari bawah. Supaya arah program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kaltara,” pungkasnya. (adv)
