TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara mengambil langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di daerah. Tak lagi semata mengandalkan program pemerintah, kini pemerintah menggandeng sektor swasta untuk memperkuat peran Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah, strategis dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius mengatakan dunia usaha memiliki potensi besar dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, selama kontribusinya diarahkan pada sektor dan wilayah yang tepat.
“Kami ingin agar peran dunia usaha tidak sekadar formalitas CSR, tapi benar-benar menjadi bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Karena itu, kami sedang menyiapkan sistem kolaborasi yang lebih terukur,” kata Bertius.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltara akan menggunakan Data Sosial Ekonomi Terpadu Nasional (DSE-TN) sebagai dasar pemetaan wilayah dan kelompok masyarakat penerima manfaat. Data tersebut akan disinergikan dengan wilayah operasi perusahaan, sehingga program CSR yang dijalankan menjadi lebih fokus dan berdampak langsung.
“Dengan basis data nasional yang valid, intervensi CSR bisa lebih tepat sasaran. Tidak tumpang tindih, dan hasilnya dapat diukur secara nyata,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bertius menegaskan bahwa bentuk CSR yang diharapkan bukan hanya berupa bantuan materi atau donasi sesaat, melainkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menciptakan kemandirian ekonomi.
“CSR harus diarahkan untuk pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha mikro, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan fasilitas kesehatan. Dengan begitu, dampaknya bisa dirasakan jangka panjang,” tegasnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari model kolaborasi pentahelix, yakni kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus membangun ekosistem pembangunan yang inklusif.
“Kita ingin membangun transformasi sosial dan ekonomi yang melibatkan semua pihak. Dengan kolaborasi pentahelix, pengentasan kemiskinan tidak lagi bersifat parsial, tetapi sistematis dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv)
