TANJUNG SELOR – Angka stunting di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih fluktuatif. Data terbaru itu merujuk pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius mengatakan, angka stunting di Bumi Benuanta belum stabil. Pendataan dilakukan melalui SSGI.
“Jadi, kami tidak mengolah sendiri, sehingga publikasi angka juga bergantung pada kementerian. Sampai sekarang ini, kondisinya masih fluktuatif,” kata Bertius, Rabu (27/8).
Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting di Kaltara tercatat 22,1 persen pada 2022. Angka itu menurun menjadi 17,4 persen di 2023, namun kembali naik tipis pada 2024 dengan catatan 17,6 persen. Perubahan angka tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Kaltara bersama pemda kabupaten/kota. Menurutnya, kondisi geografis dan keterbatasan aksesibilitas turut memengaruhi pelayanan.
“Kondisi wilayah yang luas dan sulit dijangkau membuat pelayanan tidak semudah di daerah lain,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Bappeda dan Litbang Kaltara tidak bekerja sendiri. Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) terus dilakukan, termasuk lewat edukasi masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan penyediaan sarana sanitasi.
“Misalnya, masih ada masyarakat yang buang air di sungai. Di situ peran kami bersama dinas terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, untuk menghadirkan toilet dan rumah sanitasi yang layak,” paparnya.
Upaya penanganan stunting juga digencarkan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan instansi lain. “Fokusnya, menekan angka kematian balita serta meningkatkan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.
