NUNUKAN – Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Nunukan di bawah kepemimpinan Bupati, Hj. Asmin Laura selama hampir delapan tahun.
Bupati Laura menyadari bahwa tolok ukur keberhasilan pemerintah, serta indikator kualitas manusia sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Maka tidak heran, sektor yang terkait dengan peningkatan IPM selalu menjadi prioritas utama, baik sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, pemerintah selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan, baik ketersediaan gedung sekolah, jumlah guru, perpustakaan dan lain sebagainya.
“Dari catatan kita, hingga tahun 2023, tercatat pemerintah sudah membangun dan meningkatkan gedung sekolah sebanyak 44 unit PAUD dan Taman Kanak – Kanak (TK), SD dan MI sebanyak 133 unit, dan 57 SMP dan MTS,” ungkap Laura.
Untuk Rasio guru terhadap murid, nilainya juga semakin membaik. Pada tahun 2019, rasio guru dan murid sebesar 585 guru per 10 ribu murid. Di tahun 2023, angkanya naik 918 guru untuk 10 ribu murid. Rasio ketersediaan jumlah guru terhadap murid khusus di jenjang SD dan SMP ini sudah melebihi rasio ideal sebesar 1 banding 14.
Pemerintah juga terus berusaha memberikan kemudahan kepada para murid untuk menjangkau sekolahnya masing – masing. Di beberapa daerah yang jarak antara pemukiman warga dengan sekolahnya cukup jauh, pemerintah telah menyiapkan armada pelajar, baik berupa bus ataupun truk pelajar.
Pada tahun 2024 ini, Pemerintah juga sudah menambah armada pelajar berupa bus sekolah di wilayah Lumbis dan sebatik Barat.
“Saya berharap keberadaan angkutan pelajar ini akan semakin memudahkan para siswa dalam menjangkau sekolahnya masing – masing,” harapnya.
Sementara itu, di bidang kesehatan, upaya peningkatan IPM dilakukan dengan cara meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat. Langkah yang dilakukan dianggap cukup berhasil, karena AHH yang awalnya sebesar 71,25 di tahun 2017 naik menjadi 71,42 di tahun 2023.
Peningkatan AHH ini dapat dilihat dari menurunnya angka kematian ibu dari 196,2 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 64,68 per 100 ribu angka kelahiran hidup. Demikian pula dengan angka prevalensi stunting, dari 27,1 persen turun menjadi 15,8 persen pada tahun 2023.
Langkah pemerintah di bidang kesehatan juga dilakukan dengan terus menambah jumlah pusat pelayanan kesehatan, baik rumah sakit, Puskesmas maupun Puskesmas pembantu. Hingga tahun 2024, terdapat 4 rumah sakit terakreditasi paripurna, 19 Puskesmas yang 13 diantaranya telah terakreditasi paripurna, dan 95 Puskesmas pembantu.
“Ya, untuk menunjang pelayanan kesehatan yang semakin baik, pemerintah juga terus menambah ketersediaan tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, dan perawat, serta tenaga medis yang lain,” kata Laura.
Hingga tahun 2023 ini, jumlah dokter di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan berjumlah 123 dokter, perawat 464, naik drastis karena pada tahun 2016 hanya 211, dan jumlah bidan sebanyak 330 dari yang semula 94 bidan pada tahun 2016.
Berbagai upaya dan terobosan tersebut diharapkan mampu menaikkan IPM yang menjadi tolok ukur pembangunan manusia di Kabupaten Nunukan. Berbagai komitmen tersebut juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus membangun sarana fisik saja, melainkan juga secara seimbang membangun kualitas manusianya. (adv)
