TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kaltara memperkuat langkah untuk mengejar peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan menutup potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi kunci utama dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah di tengah terbatasnya ruang anggaran.
“Bapenda harus diperkuat, baik dari sisi kewenangan, sumber daya manusia, maupun sistem, agar mampu maksimal dalam mengejar PAD sebagai upaya menutup defisit APBD 2026,” ujar Muddain.
Menurutnya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat tidak bisa terus dijadikan sandaran utama, terlebih dengan adanya kecenderungan penurunan anggaran secara nasional. “Kondisi fiskal saat ini menuntut daerah untuk lebih mandiri dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” katanya.
Selain itu, DPRD Kaltara juga mendesak agar alokasi anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan dimasukkan secara jelas dan tegas dalam struktur APBD 2026. “Jaminan sosial ketenagakerjaan harus masuk dan terlihat dengan jelas dalam APBD, karena ini menyangkut perlindungan tenaga kerja dan komitmen pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menilai, kejelasan penganggaran tersebut penting agar program perlindungan tenaga kerja dapat berjalan berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari. “Penganggaran harus transparan dan akuntabel sejak tahap perencanaan,” ujarnya.
Muddain berharap, penguatan Bapenda dan kepastian anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026. “Dengan pengelolaan yang tepat, kita optimistis APBD tetap sehat dan pembangunan daerah bisa terus berjalan,” pungkasnya. (ADV)
