TANA TIDUNG – Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui zoom meeting.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Tana Tidung. Rakor nasional tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah percepatan pelaksanaan anggaran. Pemerintah pusat menekankan agar setiap daerah mampu bergerak cepat dalam memastikan program-program pembangunan berjalan tepat waktu, terukur, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan bahwa percepatan realisasi anggaran bukan hanya soal serapan, tetapi juga menyangkut kualitas pembangunan. “Percepatan tidak berarti tergesa-gesa. Kita ingin cepat, tetapi tetap terukur. Program pembangunan harus selesai tepat waktu, namun kualitasnya tetap menjadi prioritas,” kata Ibrahim Ali.
Selama jalannya rakor, para kepala OPD tampak mencatat poin-poin penting yang disampaikan Kemendagri, mulai dari identifikasi hambatan teknis, percepatan proses pengadaan, hingga mekanisme monitoring realisasi keuangan di awal tahun. Suasana ruang rapat berlangsung serius namun komunikatif, mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh arahan pusat.
Ia menambahkan bahwa percepatan realisasi anggaran bukan hanya soal serapan, tetapi juga menyangkut kualitas pembangunan. “Percepatan tidak berarti tergesa-gesa. Kita ingin cepat, tetapi tetap terukur. Program pembangunan harus selesai tepat waktu, namun kualitasnya tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Selama jalannya rakor, para kepala OPD tampak mencatat poin-poin penting yang disampaikan Kemendagri, mulai dari identifikasi hambatan teknis, percepatan proses pengadaan, hingga mekanisme monitoring realisasi keuangan di awal tahun. Suasana ruang rapat berlangsung serius namun komunikatif, mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh arahan pusat.
Melalui rakor ini, Pemkab Tana Tidung berharap dapat menguatkan koordinasi internal sehingga seluruh kegiatan prioritas daerah dapat dimulai lebih awal. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program strategis lainnya berjalan mulus sepanjang 2025.
“Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan. Kita ingin masyarakat merasakan langsung hasil pembangunan tanpa menunggu lama,” pungkasnya. (*)
