TANJUNG SELOR— DPRD Kaltara mendorong pemda dan pusat untuk segera menata dan memperjelas status lahan tambak yang selama ini masuk dalam kawasan kehutanan. Langkah ini dinilai krusial demi menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Anggota DPRD Kaltara Yancong menegaskan bahwa banyak tambak yang telah dikelola masyarakat puluhan tahun, namun hingga kini masih berstatus kawasan kehutanan. “Ini persoalan klasik yang sudah lama dihadapi masyarakat pesisir. Lahannya dikelola turun-temurun, tapi status hukumnya belum jelas,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakjelasan status lahan membuat petambak berada pada posisi rentan, baik dari sisi hukum maupun akses permodalan. “Selama statusnya belum jelas, masyarakat selalu diliputi kekhawatiran. Mereka sulit mengembangkan usaha, bahkan untuk sekadar mengurus bantuan atau kredit perbankan,” jelasnya.
Yancong menyebut penataan status lahan tambak harus menjadi agenda serius pemerintah, mengingat sektor perikanan dan tambak merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir di Kaltara.
“Tambak ini bukan sekadar mata pencaharian, tapi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Ia meminta agar pemerintah daerah proaktif berkoordinasi dengan kementerian teknis, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
“Perlu ada sinkronisasi kebijakan agar kawasan yang memang sudah lama menjadi tambak rakyat bisa memperoleh kepastian status,” ucap Yancong.
DPRD Kaltara, lanjutnya, siap mendukung langkah-langkah kebijakan yang berpihak pada masyarakat sepanjang tetap memperhatikan aspek lingkungan. “Kami tentu mendorong solusi yang tidak merusak lingkungan, tetapi juga tidak mematikan sumber ekonomi rakyat,” katanya.
Yancong berharap kejelasan status lahan tambak dapat segera terwujud agar masyarakat pesisir bisa bekerja dengan tenang dan masa depan sektor perikanan Kaltara semakin kuat. “Jika legalitasnya jelas, masyarakat sejahtera, daerah pun diuntungkan,” pungkasnya. (adv)
