TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran daerah.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. “Kami menekankan pentingnya transparansi. Penggunaan anggaran harus jelas, terukur, dan tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun,” tegas Djufrie.
Ia menambahkan bahwa laporan realisasi anggaran harus disampaikan secara rutin dan terbuka, baik kepada DPRD maupun publik.
“Kami minta seluruh OPD menyampaikan progres anggaran secara lengkap. Tidak boleh menunggu sampai masalah muncul,” ujarnya.
Djufrie menyebutkan bahwa pengawasan akan diperketat, terutama pada proyek fisik yang sering kali menghadapi kendala teknis maupun administrasi.
“Setiap kegiatan pembangunan harus diawasi. Jangan sampai ada proyek mangkrak atau pengerjaan fiktif yang merugikan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, transparansi anggaran bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi bagian dari komitmen moral pemerintah dalam menjalankan amanah publik.
“Masyarakat ingin tahu ke mana anggaran dibelanjakan. Pemerintah wajib membuka informasi seluas-luasnya,” lanjutnya.
Ia menegaskan DPRD siap mendukung pemerintah daerah, namun akan bersikap tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran. “Kami akan berdiri paling depan jika penggunaan anggaran sudah sesuai aturan. Tetapi kami juga tidak segan bertindak jika ada potensi penyimpangan,” tutupnya. (ADV)
