TANJUNG SELOR— DPRD Kaltara menegaskan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H Muhammad Nasir menekankan, kejelasan legalitas lahan menjadi fondasi utama agar program tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. “Legalitas lahan harus jelas sejak awal. Tanpa kepastian itu, program pemanfaatan lahan tidur akan rawan menimbulkan konflik di lapangan,” tegas Nasir.
Ia menyebut, kerja sama antar pemerintah daerah (pemda), TNI, Polri, hingga masyarakat setempat mutlak diperlukan untuk memastikan pengelolaan lahan berlangsung aman dan terarah. “Kolaborasi menjadi kunci. Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat harus bergerak bersama mulai dari pendataan lahan hingga implementasi di lapangan,” ungkapnya.
Menurutnya, optimalisasi lahan tidur bukan hanya menjadi peluang peningkatan produksi pangan lokal, melainkan juga strategi menghadapi ancaman krisis pangan global. “Jika seluruh potensi lahan kita kelola dengan baik, Kaltara mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltara mendukung penuh langkah pemerintah yang tengah merumuskan berbagai skema pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan.
“Kami di DPRD siap mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Nasir berharap program ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan nyata di setiap kabupaten/kota. “Yang terpenting adalah eksekusi. Lahan tidur harus benar-benar dimanfaatkan dan memberi dampak ekonomi bagi warga,” pungkasnya. (ADV)
