TANJUNG SELOR — Anggota DPRD Kaltara, H. Alimuddin mendorong Pemprov Kaltara untuk mengoptimalkan kerja sama dengan perusahaan tambang dan perkebunan dalam penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana komitmen perusahaan.
Ia menilai, potensi kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah masih sangat besar namun belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal.
“CSR dan dana komitmen perusahaan harus dikelola lebih strategis dan tepat sasaran. Selama ini masih ada perusahaan yang menyalurkan bantuan secara parsial dan tidak terintegrasi dengan kebutuhan daerah,” ujar Alimuddin.
Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan perusahaan pemegang izin usaha. “Kami meminta Pemprov Kaltara membangun mekanisme kerja sama yang lebih jelas, transparan, dan terukur, agar setiap program CSR benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, perusahaan tambang dan perkebunan memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan wilayah tempat mereka beroperasi.
“Perusahaan harus hadir membantu masyarakat, baik dalam infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi. Jangan sampai hanya mengambil sumber daya tanpa memberi kontribusi nyata,” tegasnya.
Alimuddin juga mendorong pemerintah untuk menyusun peta kebutuhan prioritas di setiap kabupaten/kota sebagai pedoman penyaluran CSR.“Dengan peta kebutuhan dan program prioritas yang jelas, penyaluran CSR dapat disinergikan dengan program pembangunan daerah, sehingga tidak tumpang tindih dan lebih berkelanjutan,” imbuhnya.
Ia berharap optimalisasi CSR dan dana komitmen perusahaan dapat menjadi instrumen penting meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa sekitar wilayah operasi perusahaan. “Tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat merasakan manfaat langsung dari keberadaan perusahaan di Kaltara,” pungkasnya. (ADV)
