TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Ia menyebut langkah tersebut mendesak untuk memastikan anak-anak di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) memperoleh layanan pendidikan yang setara dengan daerah lainnya.
Menurut Djufrie, fasilitas pendidikan di perbatasan seperti Nunukan, Krayan, dan wilayah pedalaman Bulungan masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi bangunan sekolah, ketersediaan tenaga pengajar, maupun akses transportasi.
“Pemerataan infrastruktur pendidikan di kawasan perbatasan adalah kebutuhan mendesak. Anak-anak di wilayah 3T berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan daerah perkotaan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mempercepat pembangunan sarana pendidikan, termasuk ruang kelas baru, perumahan guru serta fasilitas penunjang seperti jaringan internet. Djufrie menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di wilayah perbatasan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kaltara di masa depan.
“Kalau kita bicara pembangunan manusia, maka pendidikan adalah fondasinya. Karena itu, pemerataan fasilitas pendidikan di 3T harus dipercepat,” pungkasnya.
