TANJUNG SELOR– Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Muddain menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Ia menegaskan bahwa DPRD dan Pemprov harus berada dalam satu barisan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada masyarakat, terutama di tengah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kami mendukung penuh upaya pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas fiskal. Kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak pada masyarakat, sekalipun TKD dari pusat mengalami penurunan,” tegas Muddain.
Ia mengatakan bahwa koordinasi antara DPRD dan Pemprov harus semakin diperkuat, terutama dalam merumuskan strategi agar pelayanan publik dan pembangunan tidak terdampak oleh penyesuaian fiskal.
“Kami bersama-sama mencari solusi terbaik agar pelayanan publik tetap optimal, pembangunan infrastruktur tidak terhambat, dan penguatan ekonomi masyarakat terus berjalan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi fiskal yang menantang tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Justru situasi tersebut harus menjadi momentum memperbaiki efisiensi anggaran dan memperkuat program yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Situasi fiskal seperti ini harus kita hadapi dengan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” kata Muddain.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltara akan terus mengawal kebijakan anggaran, mulai dari penyusunan hingga implementasi di lapangan. Pengawasan juga akan diperkuat agar setiap rupiah dari APBD dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak langsung bagi kepentingan publik.
“Kami akan tetap mengawal seluruh proses penganggaran agar benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kaltara,” pungkasnya. (adv)
