TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie menegaskan bahwa penetapan Tanjung Selor sebagai kota definitif sudah menjadi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, di usia Provinsi Kaltara yang menginjak tahun ke-13, penyempurnaan struktur pemerintahan tak bisa lagi ditunda. “Ini bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi pondasi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan provinsi,” ujar Achmad.
Ia menilai, sebagai ibu kota provinsi, Tanjung Selor sudah seharusnya memiliki status kota sebagaimana daerah lain di Kalimantan. Menurutnya, hal tersebut akan memberikan kepastian hukum dan memperkuat fungsi Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan motor penggerak pembangunan.
“Semua provinsi di Kalimantan sudah memiliki kota definitif. Kita tidak boleh tertinggal. Tanjung Selor harus segera diperkuat secara administratif,” tegasnya.
Djufrie meminta pemerintah provinsi, khususnya gubernur, untuk lebih aktif mengawal dan memperjuangkan proses penetapan status tersebut melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan, dukungan politik dan administratif harus berjalan beriringan agar proses ini tidak stagnan.
“Gubernur harus berada di barisan terdepan mengawal ini. Tidak ada alasan untuk menunda lagi,” katanya.
Selain soal administrasi, ia menyoroti besarnya kapasitas fiskal Kaltara yang kini telah mencapai angka triliunan rupiah. Menurut politisi Gerindra itu, percepatan pembangunan akan lebih terarah apabila ditopang oleh penataan wilayah dan penguatan daerah otonom.
“Jika Tanjung Selor menjadi kota definitif, arah pembangunan akan lebih terukur dan layanan publik akan semakin maksimal,” jelasnya.
Djufrie menegaskan, penetapan Tanjung Selor sebagai kota bukan hanya sekadar perubahan status, tetapi langkah strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang Kaltara. “Ini langkah besar bagi masa depan Kaltara. Kita ingin memastikan pondasi pembangunan provinsi ini kokoh dan siap bersaing,” pungkasnya. (adv)
