TANJUNG SELOR – Wakil Ketua DPRD Kaltara H. Muddain menegaskan agar Pemprov Kaltara melakukan skrining ketat terhadap seluruh pos belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat harus diminimalkan. Pemerintah perlu fokus pada program yang benar-benar menyentuh kepentingan publik,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa anggaran daerah harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan serta penguatan ekonomi masyarakat. Tak hanya itu, perhatian khusus juga perlu diberikan bagi pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses dan pelayanan publik.
“Ini soal prioritas. Jika anggarannya terbatas, maka belanja wajib yang langsung dirasakan masyarakat harus didahulukan,” ujarnya.
Selain prioritas pembangunan, Muddain juga menyoroti efisiensi belanja pemerintah. Ia meminta agar kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang berlebihan serta program non esensial lainnya dipangkas.
“Seremonial, perjalanan dinas yang tidak urgens, dan kegiatan yang tidak esensial harus dikurangi. Itu bukan prioritas saat masyarakat menuntut layanan dasar yang lebih baik,” tegasnya.
Menurutnya, efektivitas anggaran harus diikuti dengan penguatan layanan publik dan digitalisasi pemerintahan, sehingga tata kelola birokrasi semakin transparan, cepat dan akuntabel. “Transformasi digital dinilai penting untuk memperkuat pelayanan di seluruh OPD sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data,” ungkapnya.
DPRD Kaltara berharap Pemprov mampu melakukan penyisiran anggaran secara objektif, sehingga kebijakan fiskal 2026 benar-benar menjawab kebutuhan strategis masyarakat. “Dengan anggaran yang efisien dan terarah, pembangunan akan lebih cepat terasa dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,”pungkasnya. (adv)
