TANJUNG SELOR — DPRD Kaltara menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang lebih selektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam pembahasan APBD 2026.
Anggota DPRD Kaltara, Herman menilai setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi publik. “Kami meminta setiap alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Herman.
Ia mengingatkan Pemprov Kaltara untuk tidak lagi mengutamakan kegiatan seremonial yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. “Kegiatan yang hanya bersifat seremonial harus dikurangi. Anggaran harus bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan menurunkan kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga akses transportasi harus tetap menjadi fokus utama pemerintah. “Di tengah efisiensi anggaran, kami meminta belanja tetap diimbangi dengan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Lebih jauh, Herman meminta Pemprov Kaltara menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara proporsional guna menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi ke depan. Ia menyebut kondisi global yang fluktuatif mengharuskan pemerintah memiliki ruang fiskal yang kuat dan responsif.
“Alokasi anggaran tidak terduga harus disiapkan secara proporsional untuk menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan lanjutan APBD 2026 dapat berlangsung objektif dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. “Kami ingin anggaran benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan daerah,” tutupnya. (adv)
