TANJUNG SELOR — Pemprov Kaltara terus memperkuat konektivitas antar wilayah sebagai strategi utama mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan di kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menegaskan, akses transportasi menjadi kunci distribusi logistik dan pengembangan ekonomi pedalaman. “Akses yang terbatas selama ini menjadi hambatan besar bagi mobilitas barang dan pelayanan dasar di wilayah 3T,” ungkapnya.
Saat ini, pembangunan jalan menuju Krayan sedang berlangsung dengan target sepanjang 80 kilometer (km). Progres pekerjaan berada di kisaran 20–30 persen. “Kami menargetkan penyelesaiannya pada 2025 agar Krayan tak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca,”ujarnya.
Sebagai langkah memperkuat stabilitas harga dan pemerataan logistik, Pemprov Kaltara juga memperluas program Subsidi Ongkos Angkut (SOA). Di Kabupaten Malinau, dialokasikan anggaran Rp 72,2 miliar untuk mendukung transportasi udara, darat dan sungai sepanjang 2025.
“Program SOA menjadi intervensi penting agar harga bahan pokok di pedalaman tetap terjangkau,” kata Bertius.
Selain jalan darat, pembangunan jembatan penghubung Malinau–Krayan senilai Rp 150 miliar juga tengah digarap dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Keuangan. Infrastruktur tersebut diproyeksikan menjadi jalur distribusi utama dari dan menuju wilayah perbatasan.
“Dengan jembatan ini, ketergantungan pasokan barang dari negara tetangga bisa semakin berkurang,” jelasnya.
Pemprov Kaltara juga menuntaskan pembangunan Jalan Lingkar Krayan yang menghubungkan lima kecamatan di pedalaman. Meski begitu, sejumlah titik masih menghadapi kendala teknis, terutama di area jembatan dan kawasan dengan topografi ekstrem. “Medannya menantang, tapi pembangunan tetap berjalan sesuai rencana,” ucap Bertius.
Ia menegaskan bahwa pembangunan konektivitas bukan sekadar membangun jalan, tetapi menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi masyarakat. “Dengan akses transportasi, energi, dan komunikasi yang lebih baik, potensi pertanian, perikanan, hingga pariwisata di perbatasan akan tumbuh lebih cepat,” tegasnya.
Bertius menambahkan, kolaborasi lintas instansi dan dukungan kabupaten/kota tetap menjadi kunci percepatan. “Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota. Sinergi antardaerah wajib diperkuat agar seluruh wilayah Kaltara merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (adv)
