TANJUNG SELOR — Pemprov Kaltara mulai memacu strategi baru dalam menurunkan angka kemiskinan, seiring ditetapkannya dua Instruksi Presiden (Inpres).
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menegaskan, kebijakan tersebut menjadi momentum memperbaiki sistem penanggulangan kemiskinan secara lebih presisi dan terukur. “Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, menekankan pentingnya ketepatan sasaran. Itu yang kini menjadi fokus utama kami,” ujar Bertius.
Kedua Inpres tersebut mengusung tiga strategi. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi, serta menekan keberadaan kantong-kantong kemiskinan di seluruh wilayah. Untuk memperkuat langkah itu, Pemprov Kaltara memperkenalkan terobosan baru bernama Sikompas Kaltara (Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject untuk Akselerasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara).
“Sikompas Kaltara menjadi respons kami terhadap tantangan penurunan angka kemiskinan yang belum signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kolaborasi menjadi kunci,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan Kaltara pada 2024 mencapai 6,32 persen, dan turun menjadi 5,54 persen pada Maret 2025. Namun angka tersebut masih perlu ditekan lebih jauh untuk mencapai target RPJMD Kaltara 2025–2029, yakni penurunan dari 5,07 persen pada 2025 menjadi 2,90 persen pada 2030.
“Penyebab kemiskinan tidak hanya ekonomi. Ada persoalan struktural seperti lemahnya integrasi program pemberdayaan perusahaan konsesi, basis data yang tidak akurat, dan ketiadaan data spasial-sosial yang terintegrasi. Ini yang harus dibenahi,” jelasnya.
Melalui Sikompas Kaltara, pemerintah ingin menciptakan wadah kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.
“Sikompas Kaltara akan menjadi payung besar untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan program pemberdayaan perusahaan di Kaltara. Dengan cara itu, dampaknya akan lebih terarah dan terukur,” pungkasnya. (adv)
