TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat lokal tidak menjadi penonton dalam pesatnya pembangunan kawasan industri besar di wilayah tersebut.
Masuknya investasi berskala nasional, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), dinilai membawa peluang sekaligus tantangan bagi daya saing tenaga kerja lokal.
“Investasi besar yang masuk ke Kaltara harus menjadi peluang maksimal bagi masyarakat kita sendiri, bukan hanya untuk tenaga kerja dari luar daerah,” tegas Achmad Djufrie.
Ia menilai kesiapan SDM menjadi faktor penentu agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek besar harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada fisik pembangunan. SDM lokal harus kita siapkan agar mampu bersaing dan mengisi kebutuhan industri,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap peluang kerja benar-benar dapat diakses masyarakat lokal, terutama di KIHI yang tengah dibangun di Tanah Kuning–Mangkupadi, Bulungan.
“Setiap peluang kerja di kawasan industri itu harus dipastikan terbuka bagi warga Kaltara. Perangkat daerah wajib berkolaborasi untuk mengawal ini,” katanya.
DPRD Kaltara juga mendorong pemerintah memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri. “Sektor energi, infrastruktur, hingga hilirisasi membutuhkan tenaga terampil. Pemerintah harus menyiapkan program pelatihan yang sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.
Achmad Djufrie menambahkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. “Sinergi ini sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem tenaga kerja yang kuat dan berdaya saing,” ucapnya.
Ia memastikan DPRD akan melakukan pemantauan langsung terhadap program pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. “Kami ingin memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan industri,” tegas politisi Gerindra itu.
Di akhir, Achmad menekankan bahwa pembangunan inklusif hanya dapat terwujud jika masyarakat menjadi aktor utama. “Pembangunan harus menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan hanya objek. Itulah esensi pembangunan berkelanjutan yang kita dorong,” pungkasnya.(adv)
