TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 2026. Langkah ini diambil menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat yang dinilai cukup signifikan.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran daerah tetap efisien dan efektif di tengah keterbatasan fiskal.
“Pengawasan adalah kunci. Dengan kondisi TKD yang menurun, setiap belanja daerah harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” ujar Nasir.
Ia mengatakan DPRD akan memperketat evaluasi, baik pada tahap perencanaan maupun saat pelaksanaan anggaran. “Mulai dari perencanaan hingga eksekusi, evaluasinya akan kami perketat. Tidak boleh ada program yang tidak memberi dampak,” tegasnya.
Menurut Nasir, situasi fiskal saat ini harus dimaknai sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran daerah. “Kondisi ini bukan untuk dikeluhkan, tetapi menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih disiplin dan transparan,” jelasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi semakin solid dalam menghadapi tantangan fiskal pada 2026. “Kami ingin sinergi DPRD dan pemprov makin kuat. Tantangan fiskal memang berat, tetapi program pembangunan harus tetap berjalan optimal,” pungkasnya.(adv)
