TARAKAN — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kaltara menegaskan komitmennya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius saat menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto, di Swiss-Belhotel Tarakan, Jumat (3/10).
Menurut Bertius, kehadiran Bappeda Litbang dalam forum tersebut menjadi bagian penting untuk mengawal arah kebijakan pembangunan perbatasan, sekaligus memastikan agar rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti di Krayan dan Sei Menggaris dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional.
“Bappeda Litbang akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kementerian terkait, serta DPR RI dalam penyelarasan rencana kerja dan dukungan anggaran. Ini penting agar program strategis di wilayah perbatasan berjalan sinkron dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, yang menekankan pentingnya dukungan kebijakan pusat secara berkelanjutan bagi pembangunan wilayah strategis perbatasan.
“Wilayah perbatasan adalah beranda depan NKRI. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus berbasis data, riset, dan perencanaan yang terintegrasi lintas sektor,” tegasnya.
Bertius menilai bahwa data dan kajian pembangunan berbasis riset menjadi kunci dalam mempercepat realisasi proyek strategis, terutama yang bersinggungan langsung dengan perekonomian masyarakat perbatasan dan konektivitas antarwilayah. Melalui kegiatan tersebut, Bappeda Litbang Kaltara berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah terus diperkuat.
“Pembangunan PLBN Krayan dan Sei Menggaris adalah prioritas bersama. Ini bukan sekadar infrastruktur, tapi juga simbol kedaulatan dan wajah pelayanan negara di wilayah perbatasan,” pungkasnya. (adv)
