
TANJUNG SELOR – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Jonilius menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya harus menjadi mitra strategis pemerintah, bukan justru menjadi pemicu konflik sosial dengan mengedepankan sikap Premanisme.
Pernyataan itu disampaikan dalam forum ‘Ngopi Bareng Ormas’ yang digelar di salah satu kafe di Tanjung Selor oleh FKDM Kab. Bulungan Sabtu (31/5/2025). Forum ini menjadi ajang dialog terbuka antar pemerintah dan perwakilan ormas terkait pembinaan serta penguatan peran organisasi di daerah.
“Prinsipnya, kita tidak sependapat dengan ormas-ormas yang justru mengedepankan cara-cara kekerasan atau bertindak seperti preman. Ormas itu dibentuk untuk membantu menjaga kondusivitas wilayah, bukan malah menimbulkan keresahan,” tegas Jonilius.
Hingga saat ini, tercatat ada 317 ormas yang resmi terdaftar di wilayah Kaltara. Namun, jumlah itu diyakini belum mencerminkan keseluruhan ormas yang aktif di lapangan. Kesbangpol mengimbau agar seluruh ormas yang belum mengurus legalitasnya segera melakukan pendaftaran atau melapor.
“Kalau belum terdaftar, kami tidak bisa melakukan pembinaan secara optimal. Padahal pembinaan sangat penting agar ormas tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari tujuannya,” jelasnya.
Bagi ormas yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kemenkum, tinggal melapor ke Kesbangpol untuk mendapatkan Surat Keterangan lapor (SKL). Meski hingga kini belum ada laporan resmi terkait ormas yang menyimpang, pemerintah tetap mengedepankan mekanisme pengawasan berlapis.
Pengawasan dilakukan secara internal oleh masing-masing ormas dan eksternal oleh masyarakat serta Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang telah dibentuk. Tim ini melibatkan unsur Kesbangpol dan instansi vertikal di tingkat provinsi, serta berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial.
“Kalau wilayah tidak kondusif, pembangunan pasti terhambat. Makanya, peran ormas sangat penting untuk menjaga situasi tetap aman dan terkendali,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kesbangpol juga mendorong peningkatan sinergi antar ormas dan pemerintah daerah. Menurutnya, ormas bukan hanya pelengkap kehidupan bermasyarakat, tapi juga bisa menjadi kekuatan sosial yang mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Semakin kuat kolaborasi antara ormas, semakin besar kontribusi mereka terhadap pembangunan. Mari kita jaga bersama-sama harmoni dan soliditas di Kalimantan Utara,” tutupnya. (adv)