Categories: KALTARA

UMP Kaltara 2027 Tembus Rp4,02 Juta, Tiga Sektor Dapat Upah Lebih Tinggi

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.027.901. Sementara itu, pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak dan gas bumi mendapat ketentuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dengan besaran lebih tinggi.

Penetapan tersebut diumumkan langsung Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP 2027 di Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11).

Gubernur Zainal mengatakan, penetapan upah minimum dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dengan melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi, serta mempertimbangkan data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 mencapai 5,51 persen, sedangkan inflasi tahunan pada September 2026 tercatat 2,56 persen.

“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” ucap Zainal A. Paliwang.

Dijelaskan, penghitungan UMP mengacu pada Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Formula pengupahan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1.

Hasil pembahasan dan keputusan sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi menetapkan UMP Kaltara 2027 sebesar Rp4.027.901. Angka tersebut setara 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 yang mencapai Rp5.198.544.

Selain UMP, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral untuk tiga bidang usaha. Sektor minyak dan gas bumi memperoleh besaran tertinggi, disusul pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

Ia berharap seluruh perusahaan mematuhi ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga mengajak pekerja dan serikat pekerja menjaga komunikasi dengan perusahaan agar hubungan industrial tetap harmonis.

“Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” ujarnya.

Menurut Zainal, pembangunan Kaltara tidak hanya mengejar pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata melalui pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengapresiasi seluruh unsur Dewan Pengupahan Provinsi, termasuk pemerintah, serikat pekerja, APINDO, akademisi, dan BPS yang telah berkontribusi dalam proses penetapan upah minimum tersebut. (adv)

UMSP Kaltara 2027

  • Perkebunan kelapa sawit: Rp4.053.065.
  • Pertambangan batu bara: Rp4.061.619.
  • Minyak bumi dan gas alam: Rp4.070.174.

Wira

Recent Posts

Pemprov Kaltara Perkuat Penanganan Pengaduan Publik Lewat Rakor SP4N-LAPOR

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui…

2 hari ago

Atasi Keterisolasian, Pemprov Kaltara Perkuat Akses Infrastruktur di Pedalaman

MALINAU - Keterbatasan infrastruktur jalan dan jaringan komunikasi mejadi penghambat aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah…

2 hari ago

Kunker Wagub di Long Pujungan, Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan Jadi Atensi

MALINAU - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., melaksanakan Monitoring dan…

3 hari ago

Bahas UMP 2027, Data Ekonomi Jadi Acuan, Sekprov Tekankan Tiga Poin Penting

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan…

3 hari ago

Masjid Ramah Anak, Jelajah Selindu Hadirkan Play On Anak Lebo

JAWA TIMUR - Lebih dari 50 anak mengikuti kegiatan Play On Anak Lebo yang diselenggarakan…

5 hari ago

‎Konsisten Dukung Pengembangan Kompetensi Pemuda Lokal, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Terima Apresiasi Pemkab Kukar

TENGGARONG – PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menerima Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai…

1 minggu ago