Gubernur Ikuti Exit Meeting BPK, Bahas Tantangan Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional mengenai Ketahanan Pangan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) secara virtual dari Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Jakarta, Kamis (25/6).

Pertemuan tersebut membahas hasil pemeriksaan terkait ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan utama nasional, seperti padi, jagung dan kedelai, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Plt. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan program, tetapi juga menjadi sarana evaluasi untuk memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional.

“Pemeriksaan ini merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan terwujudnya ketahanan pangan nasional yang lebih kuat, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar Nyoman Adhi.

Dalam paparannya, Nyoman mengungkapkan empat tantangan utama yang masih perlu mendapat perhatian. Pertama, sistem data pangan nasional dinilai belum sepenuhnya andal karena masih diproses secara manual dan belum terintegrasi secara optimal.

Kedua, sejumlah program di lapangan, termasuk pengembangan lahan pertanian baru, masih memerlukan dukungan kesiapan lahan, sistem pengairan, serta sumber daya petani yang memadai.

Selanjutnya, BPK juga mencatat perlunya peningkatan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan dan subsidi pertanian, seperti pupuk dan benih yang turut dipengaruhi kondisi jaringan irigasi di sejumlah wilayah.

Adapun tantangan lainnya berkaitan dengan mekanisme distribusi pangan dan intervensi harga pasar yang masih perlu diperkuat agar lebih efektif dan selaras hingga ke tingkat daerah.

Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, serta mengambil langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat logistik pangan di masing-masing wilayah. (dkisp/adv)