Sinergi Perangkat Daerah untuk Mendukung Kemandirian Fiskal

TANJUNG SELOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bapenda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terkait koordinasi strategis program digitalisasi daerah nasional di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/6).

Datu Iqro menegaskan peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak maupun retribusi daerah.

“Melalui forum ini, kita ingin memperkuat sinergi antar-OPD agar upaya peningkatan PAD dapat dilakukan secara bersama-sama dan lebih optimal,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan, salah satu agenda utama rakor tersebut adalah penyusunan peta jalan (roadmap) baru implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang disusun bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara dan Bankaltimtara.

Menurutnya, penyusunan roadmap tersebut perlu melibatkan seluruh OPD terkait agar program digitalisasi daerah dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.

“Mohon masukan dari masing-masing OPD. Kita diskusikan bersama agar roadmap yang disusun lebih objektif, realistis, dan sesuai dengan kondisi daerah serta regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Datu Iqro menerangkan terdapat 14 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang memiliki peran dalam pengelolaan retribusi daerah. Karena itu, kolaborasi dan komitmen bersama menjadi kunci dalam mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang dimiliki daerah.

Ia mencontohkan, Dinas Perhubungan memiliki potensi retribusi dari sektor kepelabuhanan, sementara OPD lainnya juga memiliki sumber penerimaan yang perlu terus dioptimalkan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, lanjutnya, pemerintah daerah harus semakin kreatif dalam menggali potensi PAD dari berbagai sektor, termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor.

Untuk itu, Pemprov Kaltara akan menyosialisasikan Surat Edaran Gubernur yang mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) pemilik kendaraan berpelat luar daerah untuk melakukan mutasi menjadi pelat Kaltara.

“Ini bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor,” jelasnya.

Menjelang pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026 mendatang, Datu Iqro meminta seluruh anggota TP2DD terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.

“Tolong HLM ini kita persiapkan sebaik mungkin. Ini menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen dan hasil kerja kita dalam mendorong digitalisasi daerah serta peningkatan PAD,” tegasnya.

Rakor TP2DD berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh perwakilan BI Provinsi Kaltara, Bankaltimtara, serta seluruh OPD anggota TP2DD Provinsi Kaltara. (dkisp/adv)