DPRD Kaltara Dorong Pusat Perkuat Kampung Nelayan, Industri Rumput Laut, dan Digitalisasi Daerah

TANJUNG SELOR – Upaya mempercepat pembangunan kawasan pesisir, perbatasan dan kepulauan terus diperjuangkan DPRD Kaltara. Melalui kunjungan kerja ke DPR RI, Gabungan Komisi DPRD Kaltara membawa sejumlah aspirasi strategis yang dinilai menjadi kebutuhan utama masyarakat, Kamis (11/6).

Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang bagi daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang membutuhkan dukungan pusat. “Kami membawa beberapa aspirasi prioritas yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama di wilayah pesisir, kepulauan, dan kawasan perbatasan,” ujarnya.

Salah satu agenda utama yang diperjuangkan adalah keberlanjutan sekaligus perluasan Program Kampung Nelayan. Menurut Muddain, program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat pesisir melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung sektor kelautan dan perikanan.
“Program Kampung Nelayan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fasilitas yang dibangun mampu membantu meningkatkan aktivitas nelayan dan mendorong produktivitas mereka,” katanya.

DPRD Kaltara berharap pemerintah pusat dapat memperluas cakupan program tersebut agar lebih banyak masyarakat pesisir memperoleh manfaat. Sebab, sektor kelautan dan perikanan dinilai memiliki potensi besar dalam menopang ekonomi daerah.
“Kaltara memiliki garis pantai yang panjang dan banyak masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Karena itu, penguatan infrastruktur nelayan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain sektor perikanan, DPRD Kaltara juga mendorong pembangunan industri pengolahan rumput laut di daerah. Potensi komoditas tersebut selama ini dinilai belum memberikan nilai tambah maksimal karena sebagian besar hasil produksi masih dijual dalam bentuk bahan baku.
“Kita ingin rumput laut tidak hanya keluar daerah sebagai bahan mentah. Harus ada industri pengolahan agar nilai ekonominya bisa kembali dirasakan masyarakat Kaltara,” tegasnya.

Menurutnya, keberadaan industri pengolahan rumput laut akan memberikan dampak berantai, mulai dari peningkatan nilai jual komoditas, penciptaan lapangan kerja, hingga memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
“Kalau ada pabrik pengolahan di daerah, maka petani dan pembudidaya rumput laut memiliki pasar yang lebih kuat. Ini juga akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltara juga menyampaikan persoalan konektivitas digital di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil. Keterbatasan jaringan internet hingga kini masih menjadi tantangan dalam mendukung pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Transformasi digital tidak bisa berjalan tanpa jaringan yang memadai. Masyarakat di daerah terpencil juga harus mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan pemerintahan, maupun ekonomi digital,” ungkapnya.

DPRD Kaltara berharap pusat dapat memberikan perhatian terhadap tiga sektor tersebut agar pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Pemerataan infrastruktur diyakini menjadi kunci memperkuat daya saing daerah.
“Kita ingin pembangunan benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah pesisir, kepulauan, dan perbatasan,” tambahnya.

Melalui langkah tersebut, DPRD Kaltara optimistis dukungan pusat dapat mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling utara Indonesia.
“Semua aspirasi yang kami sampaikan ini merupakan kebutuhan nyata masyarakat. Harapannya dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sehingga pembangunan Kaltara semakin maju dan merata,” pungkasnya.(*)