Raih WTP 12 Tahun Beruntun, Muhammad Nasir:Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Senin (8/6).

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Muhammad Nasir menyampaikan apresiasi atas capaian yang kembali diraih Pemprov Kaltara. Menurutnya, opini WTP merupakan indikator penting yang menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.

“Penyerahan LHP BPK RI merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Nasir.

Nasir menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Raihan ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Meski demikian, politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses untuk terus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar mampu menghasilkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, DPRD Kaltara juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh pemerintah daerah.

“Kami di DPRD akan terus mengawal tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal ini penting agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat dan berbagai potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini,” ungkapnya.

Ia berharap capaian opini WTP yang kembali diraih Pemprov Kaltara menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Prestasi ini harus menjadi energi positif bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.