Pemprov Fasilitasi Pemulangan Warga Terlantar Asal Sulawesi

BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara memfasilitasi pemulangan seorang warga terlantar berinisial Rusmiati (54) asal Sulawesi yang ditemukan tinggal di salah satu rumah warga di Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kamis (4/6).

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Dinsos Kaltara Dr. Obed Daniel L.T., S.Hut., M.M., mengikuti proses evakuasi Rusmiati yang diketahui telah lama menderita sakit dan hidup dalam kondisi memprihatinkan.

Datu Iqro mengatakan penanganan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang membutuhkan bantuan sosial.

“Ini merupakan kebijakan Bapak Gubernur untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sakit, tidak memiliki keluarga, termasuk orang dengan gangguan jiwa yang membutuhkan penanganan,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan, pemulangan Rusmiati merupakan bagian dari upaya penanganan dan pemulihan penyandang masalah kesejahteraan sosial lintas daerah yang dilakukan melalui koordinasi berbagai instansi terkait agar yang bersangkutan dapat kembali berkumpul dengan keluarganya.

Menurutnya, seluruh kebutuhan pemulangan ditanggung pemerintah, mulai dari transportasi darat, speedboat hingga tiket pesawat menuju daerah asal.

“Semua biaya akomodasi dan transportasi ditanggung pemerintah sampai yang bersangkutan tiba di rumah keluarganya. Proses ini juga didampingi petugas dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Biro Kesra,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Rusmiati hidup seorang diri setelah suaminya meninggal dunia. Penanganan dilakukan setelah adanya laporan warga yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah atas arahan Gubernur Kaltara.

Datu Iqro mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pemerintah apabila menemukan warga yang mengalami keterlantaran akibat persoalan ekonomi, kesehatan, maupun sosial.

“Kami berharap masyarakat dapat melapor melalui lurah atau pemerintah setempat agar persoalan sosial seperti ini bisa segera ditangani dan dicarikan solusinya,” pungkasnya. (dkisp/adv)