Wagub dan Mabes TNI Sinkronkan Strategi Percepatan Pembangunan Perbatasan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Upaya tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6).

Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan.

Delegasi Markas Besar (Mabes) TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, S.T., didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, S.H., M.Tr Hanla., M.H., Kolonel Arh Hany Mahmudhi, S.E., M.A.P., serta Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.

Dalam paparannya, Wagub Ingkong menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang seimbang antara aspek kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan posisi Kaltara yang memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Malaysia.

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan perbatasan yang terus meningkat. Namun demikian, konektivitas antar kawasan di dalam wilayah Kaltara masih memerlukan dukungan dan percepatan penyelesaian.

“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat,” kata Ingkong.

Berdasarkan data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan telah mencapai 970,70 kilometer. Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas dan status jalan guna membuka keterisolasian wilayah di Kabupaten Malinau dan Nunukan.

Sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang pada jalur Malinau-Krayan. Selain itu, diperlukan penyelarasan tata ruang dengan kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap selaras dengan ketentuan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan ini, Ingkong juga memperkenalkan pendekatan pembangunan berbasis “Teori Kemakmuran” atau Prosperity Approach yang melengkapi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan.

“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Sebatik.

Tim Staf Ahli Panglima TNI mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Kaltara. Hasil pertemuan ini akan menjadi bagian dari bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat guna mendukung pembangunan perbatasan, penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan proyek-proyek strategis nasional di Kaltara, termasuk PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan. (dkis/adv)