123 Desa di Perbatasan Kaltara Belum Berlistrik, Wagub Dukung Percepatan Lisdes

JAKARTA-Di tengah upaya pemerintah memperluas akses listrik hingga wilayah terpencil, persoalan elektrifikasi masih menjadi tantangan nyata di Kalimantan Utara (Kaltara). Ratusan desa di kawasan perbatasan bahkan belum menikmati aliran listrik secara memadai.

Kondisi itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/5).

Wagub Ingkong mengungkapkan, terdapat 123 desa di Kaltara yang belum dialiri listrik, dan seluruhnya berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Akses yang sulit menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan Program Listrik Desa agar masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh akses energi yang sama seperti daerah perkotaan.

“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menyebut Program Lisdes masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan pembangunan PLTS komunal.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri.

Namun pemerintah pusat tetap mempercepat pelaksanaannya dengan dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun dan target pembangunan mencapai 1.516 lokasi pada 2026. Hingga April 2026, realisasi pembangunan mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.

Bagi Kaltara yang sebagian wilayahnya berada di kawasan perbatasan dan sulit dijangkau, program ini dinilai menjadi harapan besar untuk membuka akses layanan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN dan pemerintah daerah. (dkisp/adv)