Categories: BULUNGAN

Dampak Efisiensi, Syarwani Pastikan Tidak Ada Pengurangan Pegawai

TANJUNG SELOR – Kebijakan efisiensi nasional yang diterapkan pemerintah pusat hingga daerah, memicu kekhawatiran terjadinya pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapula UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

UU tersebut membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD dan efektif diberlakukan mulai tahun 2027 mendatang. Jika melihat ribuan PPPK yang diangkat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dua tahun belakangan, ada potensi belanja pegawai di Bulungan sudah berada diatas 30 persen.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah pusat bertujuan untuk menyehatkan struktur anggaran daerah. Anggaran lebih banyak digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Menanggapi hal ini, Bupati Bulungan Syarwani secara tegas mengatakan, tahun 2026 ini tidak ada pengurangan pegawai. Kebijakan pemerintah daerah masih tetap sama dengan tahun sebelumnya di 2025.

“PPPK tidak perlu kawatir. Saya jamin dan pastikan, tidak ada pengurangan pegawai. Kebijakan pemerintah daerah masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” tegas Syarwani.

Bupati mengatakan, pengurangan PPPK hanya berpotensi terjadi bagi mereka-mereka yang memang mengajukan pengunduran diri, terjerat hukuman tindak pidana atau yang meninggal dunia. Ketentuan tersebut merupakan klausul yang tertuang dalam kontrak PPPK.

“Kinerja rekan-rekan pegawai yang kita minta untuk terus ditingkatkan. Mengenai isu-isu pengurangan, saya pastikan itu tidak ada,” tutup bupati mengulangi penegasannya.

Langkah-langkah strategis menghadapi efisiensi saat ini, ditempuh Pemkab Bulungan dengan melakukan evaluasi porgram yang belum begitu prioritas. Demikian halnya untuk penyusunan rencana belanja pemerintah daerah, dilakukan secara cermat dan lebih selektif.

Penguatan perencanaan belanja daerah dan pengalokasian belanja prioritas pada program-program berdampak, dipastikan tidak mengganggu kebijakan belanja pada pos kepegawaian. Pemkab Bulungan kemudian melakukan pemangkasan anggaran pada pos-pos belanja yang belum prioritas. (bin)

Wira

Recent Posts

‎Konsisten Dukung Pengembangan Kompetensi Pemuda Lokal, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga Terima Apresiasi Pemkab Kukar

TENGGARONG – PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) menerima Piagam Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai…

5 hari ago

‎Sumur JUM-101.G1 Berhasil Onstream, PT Pertamina Hulu Mahakam Perkuat Kontribusi Produksi Migas Nasional

BALIKPAPAN – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) kembali mencatatkan keberhasilannya dalam kegiatan Put on Production…

5 hari ago

Bupati Irwan Sabri Serahkan Penghargaan Kinerja OPD Meraih Predikat “Baik”

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE., M.M., menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah yang…

3 minggu ago

Rakordal Triwulan III Dorong Percepatan Program Dan Evaluasi Kinerja OPD

NUNUKAN – Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2026 di lingkup Pemerintah…

3 minggu ago

IWSS Nunukan Dilantik, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Hingga Pelestarian Budaya‎

NUNUKAN - Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE.,MM menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Wanita Sulawesi Selatan…

3 minggu ago

Bupati Nunukan Apresiasi Kreativitas Peserta Kemah Bakti Pramuka 2026

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE., M.M., menghadiri Upacara Penutupan Kemah Bakti Pramuka…

3 minggu ago